Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan telah mengusulkan pembangunan Sekolah Rakyat permanen di empat lokasi untuk mendukung akses pendidikan di wilayah tersebut. Wakil Gubernur Papua Pegunungan Ones Pahabol menyampaikan proposal tersebut kepada Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono dan perwakilan sekretariat tim Transisi BPSDM Sekolah Rakyat, Jauhari, di Kantor Kementerian Sosial pada hari Senin, 2 November.
Empat lokasi yang diusulkan meliputi dua titik di Kabupaten Jayawijaya, satu titik di Kabupaten Yahukimo, dan satu titik di Kabupaten Yalimo dengan luas masing-masing sekitar 10 hektare. "Masing-masing daerah memiliki luas kurang lebih 10 hektare, dan tanahnya sudah siap digunakan," kata Ones Pahabol, menambahkan bahwa masalah terkait sertifikat tanah akan segera diatasi dalam satu bulan ke depan.
Pahabol menjelaskan bahwa keempat lokasi tersebut merupakan aset milik pemerintah provinsi yang sudah memiliki bangunan sekolah di atasnya. Seluruh lokasi juga dilengkapi akses jalan, air, dan listrik yang memadai serta dekat dengan pusat kota, sehingga relatif aman. Untuk mempercepat proses, Agus Jabo menekankan pentingnya kelengkapan administratif, terutama sertifikat tanah, sebelum pembangunan dimulai.
Kemensos memberikan dukungan penuh terhadap rencana ini, khususnya di daerah Terpencil, Terluar, dan Tertinggal (3T). Agus Jabo mengatakan bahwa setelah persyaratan administratif selesai, survei kelayakan dapat segera dilakukan. Dia juga mengusulkan agar tanah yang sudah dibangun sekolah dikeluarkan dari sertifikat baru agar memudahkan proses di masa depan.
Pengajuan pembangunan oleh Pemprov Papua Pegunungan ini mendapat apresiasi, meski Jauhari dari tim Transisi BPSDM mengingatkan bahwa konstruksi akan dilakukan secara bertahap. Di samping itu, Ones Pahabol juga melaporkan kondisi kekurangan air bersih akibat kekeringan di wilayahnya kepada Agus Jabo dan meminta bantuan untuk pengadaan sumur di delapan kabupaten.
Agus Jabo pun menyanggupi permintaan tersebut dan meminta Direktur Perlindungan Sosial Korban Bencana Kemensos, Masryani Mansyur, untuk melakukan asesmen di lapangan. "Kami akan berkoordinasi dengan BNPB," ujar Masryani Mansyur mengenai langkah tindak lanjut permintaan tersebut.
