Menteri Dalam Negeri, Muhammad Tito Karnavian, dan Menteri Keuangan, Suahasil Nazara, menghadiri pertemuan penting di Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri di Jakarta pada Selasa (27/10). Pertemuan tersebut membahas berbagai isu keuangan, termasuk anggaran untuk rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di Sumatra serta bantuan bagi daerah yang menunjukkan kinerja baik.
Dalam kapasitasnya sebagai Ketua Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatra, Tito mengungkapkan bahwa pembiayaan untuk penanganan pascabencana tahun 2027 menjadi salah satu topik utama. Proses rehabilitasi dan rekonstruksi berdasarkan rencana induk dijadwalkan berlangsung dari 2026 hingga 2028. "Kami telah berdiskusi dengan Bapak Menteri Keuangan dan bersyukur anggaran tersebut tersedia," ujarnya dalam pernyataan tertulisnya pada hari Selasa (27/10).
Pertemuan ini juga menyoroti masalah yang dihadapi daerah dengan kesulitan fiskal. Kedua menteri sepakat untuk membentuk tim teknis dari Kemenkeu dan Kemendagri untuk menangani tantangan ini. Fokus utamanya adalah pada daerah yang mengalokasikan lebih dari 40 hingga 50 persen anggarannya untuk belanja pegawai. "Kita harus memberikan perhatian khusus terutama untuk daerah yang persentase belanja pegawainya cukup tinggi," tambah Tito.
Kementerian Dalam Negeri akan memberikan insentif fiskal kepada daerah-daerah yang berprestasi sebagai bentuk apresiasi atas kinerja mereka. Insentif ini diharapkan mampu mendorong persaingan yang sehat di antara kepala daerah. Di kesempatan yang sama, Suahasil Nazara menegaskan pentingnya menyelesaikan seluruh program rehab-rekon pascabencana yang telah dianggarkan pada 2026, sesuai dengan rencana awal.
Suahasil juga menekankan perlunya kesiapan pendanaan untuk mendukung kelanjutan program rehabilitasi dan rekonstruksi untuk tahun 2027 dan 2028. "Yang sudah dianggarkan tahun 2026 ini harus kita selesaikan sepenuhnya. Kita juga sudah membahas rencana untuk 2027," ujarnya. Dia meyakinkan bahwa Kementerian Keuangan akan memastikan anggaran rehab-rekon pascabencana Sumatra tetap tersedia sesuai rencana induk.
Ketersediaan pendanaan yang terjamin akan memungkinkan seluruh program penanganan pascabencana dilaksanakan tanpa adanya proyek yang tertunda atau gagal diselesaikan. "Kita tidak boleh menyisakan pekerjaan yang tidak selesai," tutup Suahasil dengan tegas.
