5news.co.id -- Presiden Prabowo Subianto menyalurkan Bantuan Presiden (Banpres) sebesar Rp125 miliar guna mendukung penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Provinsi Jambi. Menteri Kehutanan, Raja Juli Antoni, menyebut kehadirannya di Jambi merupakan instruksi dari Prabowo untuk berkoordinasi dengan Gubernur Jambi, para bupati, Kapolda, dan Danrem terkait penanganan karhutla serta penggunaan Banpres tersebut.
"Alhamdulillah, Bapak Presiden sangat memperhatikan masyarakat Jambi. Banpres sudah diturunkan dua kali; yang pertama sebesar Rp85 miliar, dan minggu lalu ada Banpres tahap kedua sebesar Rp40 miliar. Sehingga, totalnya menjadi Rp125 miliar," ungkap Raja Juli dalam keterangan tertulisnya pada Selasa (27/10).
Berdasarkan pembagian Banpres, tahap pertama senilai Rp85 miliar telah disalurkan ke Provinsi Jambi dan empat kabupaten, yakni Batanghari, Tanjung Jabung Timur, Tanjung Jabung Barat, dan Sarolangun. Selanjutnya, tahap kedua sebesar Rp40 miliar disalurkan ke Kabupaten Merangin, Muaro Jambi, Tebo, dan Bungo, sehingga total bantuan Banpres untuk penanganan karhutla di Jambi mencapai Rp125 miliar.
Raja Juli meminta pemerintah daerah agar memastikan penggunaan dana dilakukan secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Ia juga mengimbau agar pemerintah daerah berkoordinasi sejak dini dengan aparat penegak hukum agar penggunaan anggaran sesuai ketentuan dan tidak menimbulkan masalah di kemudian hari. "Terus berkoordinasi dengan Pak Kapolda dan Pak Kajati, jangan sampai nanti malah jadi masalah di kemudian hari, mohon pendampingannya dari sejak dini," ucapnya.
Raja Juli menjelaskan bahwa Banpres dapat digunakan untuk kebutuhan yang berkaitan dengan penanganan karhutla, termasuk pembelian peralatan. Jika kondisi karhutla mulai mereda, dana juga dapat difokuskan untuk kesiapsiagaan, seperti pembangunan sumur bor untuk persiapan musim karhutla berikutnya dan mendukung kebutuhan kesehatan masyarakat.
Raja Juli juga menyampaikan bahwa Banpres adalah dukungan di luar pengadaan helikopter, operasi modifikasi cuaca (OMC), pengerahan pasukan darat, dan pengadaan peralatan yang dilakukan pemerintah. "Di luar tentu anggaran APBN lainnya dari kementerian kehutanan, dana siap pakai di BNPB, dan dari Kementerian Lingkungan Hidup. Kami pemerintah pusat, daerah, TNI, Polri, BNPB, BMKG, tidak pernah tinggal diam," tutur dia.
"Ini adalah tanggung jawab kolektif kita. Saya juga meminta kepada masyarakat agar tidak lagi membakar hutan dan lahan," lanjutnya.
