Asia Investor Group on Climate Change (AIGCC) menyoroti perlunya sebuah peta jalan transisi ketenagalistrikan yang jelas guna menarik investasi swasta berskala besar di Indonesia. Menurut organisasi ini, kejelasan terkait kebutuhan pembiayaan, kesiapan proyek, dan pembagian risiko merupakan elemen penting yang diperlukan untuk mewujudkan realisasi investasi dalam transisi energi.
Laporan terbaru AIGCC berjudul 'Investor Expectations for Power-Sector Transition Roadmaps in Asia' menguraikan kebutuhan investor akan perencanaan transisi sektor ketenagalistrikan di Asia. Di Indonesia, tantangan yang dihadapi lebih kepada penyelarasan dan pelaksanaan dari kerangka kebijakan yang sudah ada, bukan pada kurangnya perencanaan.
Menurut Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025-2034, Indonesia menargetkan penambahan kapasitas sebesar 69,5 gigawatt (GW), di mana tiga perempatnya berasal dari sumber energi terbarukan dan sistem penyimpanan energi. Proyek ini memperkirakan biaya sebesar US$188 miliar, di mana sekitar 73 persen diharapkan berasal dari modal swasta.
CEO AIGCC, Rebecca Mikula-Wright, menyatakan bahwa suksesnya rencana ini sangat bergantung pada kesiapan investor untuk berinvestasi. Dalam laporan AIGCC, keberlanjutan proyek bergantung pada kelayakan investasi, stabilitas keuangan PLN, pengembangan infrastruktur jaringan, dan manajemen pembangkit berbasis batu bara.
Para investor, menurut Mikula-Wright, tidak menuntut ambisi lebih dari Indonesia, namun mereka mengharapkan kepastian dalam jalur untuk mobilisasi modal. "Indonesia memiliki posisi kunci dalam transisi ketenagalistrikan di Asia Tenggara, dan sebuah peta jalan yang menyeluruh serta layak investasi akan memungkinkan mereka untuk berkomitmen," tambahnya.
Peluncuran laporan tersebut bertepatan dengan beberapa perkembangan signifikan bagi investasi di sektor energi terbarukan di Indonesia, termasuk lelang Program Mentari Nusantara I oleh PLN. Lelang ini mencakup proyek tenaga surya dengan kapasitas 1.225 megawatt (MW), menawarkan skala ekonomi dan kepastian bagi investor.
"Detail teknis bukan satu-satunya kebutuhan investor ketika investasi lebih dari 70 persen dari total dana berasal dari modal swasta," jelas Mikula-Wright. Penjelasan tentang model pendapatan, alokasi risiko, dan daftar proyek yang transparan menjadi esensial.
AIGCC mengusulkan lima area prioritas bagi kebijakan di Indonesia untuk menarik investasi swasta. Pertama, menyelaraskan roadmap transisi energi, ketenagalistrikan, dan JETP, termasuk penanganan pembangkit listrik captive. Kedua, memastikan mekanisme pengadaan dan tarif yang jelas serta dukungan pemerintah agar proyek dapat dibiayai.
Ketiga, memetakan arah transisi penutupan pembangkit batu bara termasuk skema pembiayaan dan kompensasi. Keempat, memastikan kesiapan infrastruktur serta keterbukaan informasi bagi investor. Kelima, meningkatkan transparansi melalui keterbukaan data dan dialog berkelanjutan dengan pemangku kepentingan.
Indonesia disebut sebagai kunci dalam upaya transisi ketenagalistrikan di Asia, bersama Korea Selatan dan Malaysia dalam studi kasus AIGCC. "Laporan ini menekankan perlunya menghubungkan kebijakan yang sudah ada dengan jalur implementasi yang jelas dan bermanfaat bagi investor," tutup Mikula-Wright.
