Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Muhammad Tito Karnavian, menegaskan bahwa bantuan pemerintah dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) kepada pemerintah daerah (pemda) akan tetap diberikan pada Tahun Anggaran (TA) 2027. Kepastian ini diperoleh setelah Tito melaporkan kepada Presiden Prabowo Subianto terkait mekanisme pemberian bantuan kepada daerah melalui kompetisi.
Pernyataan Tito disampaikan usai mendampingi Presiden Prabowo dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) 2026, yang berlangsung di Jakarta International Expo Kemayoran, Jakarta, pada Kamis (22/10). "Sesuai perintah dari Bapak Presiden kepada saya tadi di luar, 'Umumkan! Bahwa insentif fiskal [untuk TA 2027] tetap ada'," ujar Tito dalam keterangan tertulisnya.
Tito juga mengungkapkan bahwa koordinasi dengan Menteri Keuangan, Suahasil Nazara, telah dilakukan. Pemerintah telah menyiapkan anggaran sebesar Rp2 triliun untuk TA 2027, di mana Rp1 triliun dialokasikan untuk bantuan kepada pemda dan Rp1 triliun lainnya untuk insentif fiskal dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Meski demikian, teknis pelaksanaannya masih dalam tahap pematangan.
Sepanjang tahun 2026, Kemendagri telah menggelar ajang Apresiasi Pemda Berprestasi yang mempertandingkan daerah-daerah dalam tiga gelombang dan enam regional. Ajang ini memiliki berbagai kategori penilaian yang berbeda di setiap gelombang, seperti penanganan inflasi, pengelolaan sampah, pengurangan kemiskinan, dan penurunan angka stunting.
Pada gelombang pertama tahun 2026, penilaian difokuskan pada empat kategori: Penurunan Tingkat Pengangguran, Creative Financing, Pengendalian Inflasi, serta Penanggulangan Kemiskinan dan Penurunan Stunting. Setiap kategori terdiri dari peringkat I, II, dan III untuk tingkat kabupaten, kota, dan provinsi. Sebagai bentuk apresiasi, Kemendagri memberikan bantuan kepada para pemenang, di mana peringkat I memperoleh Rp3 miliar, peringkat II Rp2 miliar, dan peringkat III Rp1 miliar.
Menurut Tito, pelaksanaan program ini telah berlangsung dan saat ini menunggu batch ketiga yang akan datang. "Nah jadi kami sudah laksanakan. Tinggal menunggu yang batch ketiga sebentar lagi," tambahnya.
Dalam kesempatan Rakornas TPAKD, Presiden Prabowo juga meluncurkan Dewan Nasional Kesejahteraan Keuangan (DNKK). Pembentukan DNKK ini menandai perluasan fokus dari akses layanan keuangan ke peningkatan kesejahteraan keuangan keluarga. Peluncuran ini ditandai dengan menekan tombol sirene oleh Presiden Prabowo, yang didampingi oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menkeu Suahasil Nazara, Tito, dan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi.
Selain itu, turut mendampingi dalam acara tersebut Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Friderica Widyasari Dewi serta Gubernur Bank Indonesia Destry Damayant.
