oleh

Rahmat Baequni Sebut Petugas KPPS Meninggal Dunia Akibat Racun Gas

Rahmat-Baequni-Tagar-TangkapRahmatBaequni

Jakarta, 5NEWS.CO.ID,- Setelah kasus Masjid ‘Iluminati’ Al Safar rancangan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dan pernyataan kontroversialnya bahwa teroris merupakan rekayasa Densus  88, penceramah Rahmat Baequni kembali menjadi sorotan.

Sejak beberapa hari lalu, video singkat berisikan ceramah Baequni banyak berseliweran di medsos. Dalam video itu, Rahmat Baequni mengatakan, petugas KPPS yang meninggal dunia semuanya terkena racun gas.

“Ketika semua yang meninggal dicek dilab, bukan di autopsi. Semua yang meninggal di dalam tubuhnya mengandung zat yang sama dalam cairan tubuhnya, zat racun berupa gas. Yang dimasukkan ke dalam rokok yang disebar di setiap TPS,” kata Rahmat dalam video itu.

“Tujuannya apa? Untuk membuat mereka meninggal setelah tidak dalam waktu yang lama. Setelah satu hari atau paling tidak dua hari. Tujuannya apa? Agar mereka tidak memberikan kesaksian tentang apa yang terjadi di TPS,” tuturnya.

Baca Juga

Penceramah itu juga menyatakan sepanjang pesta demokrasi di Indonesia belum pernah terjadi petugas KPPS meninggal. Dia kemudian menjelaskan, total ada 390 petugas KPPS meninggal dunia setelah pelaksanaan Pemilu 2019, pada bulan April lalu.

Seumur-umur kita laksanakan pemilu, pesta demokrasi, ada enggak petugas KPPS yang meninggal, tanya Rahmat. Tidak ada,sahut hadirin. Dia kemudian mengatakan, tapi kemarin coba, ada berapa yang meninggal. Itu 229 dari sipil. Kamudian kepolisian ada berapa yang meninggal. Total ada 390 orang meninggal.

“Sesuatu yang belum pernah terjadi dan ini yang tidak masuk di akal,” ujarnya.

Penceramah itu kemudian menanyakan kepada jamaah apakah sudah ada yang mendapatkan informasi tentang hal ini. Dia juga berpesan ’tolong nanti di skip ya’, sebelum mengatakan ’ada unsur kesengajaan’.

Belum jelas kapan penceramah itu berbicara, namun video itu berlabelkan Dewan Kemakmuran Masjid (DKM) Masjid Al Fitroh, Baleendah, Bandung, Jawa Barat.

Hingga berita ini ditulis, belum ada penjelasan dari pihak DKM Masjid Al Fitroh. Saat dihubungi 5NEWS.CO.ID, pihak pengurus mengatakan pihaknya tidak pernah merilis video singkat.

“Tidak ada video singkat. Yang ada hanya kajian-kajian tasawuf,” kata salah seorang pengurus,saat dihubungi melalui telepon, Selasa (18/6/2019) siang.

Berbeda dengan keterangan Rahmat Baequni, Kementerian Kesehatan telah merilis jumlah petugas KPPS yang meninggal dunia dan sakit. Menurut data Kemenkes, total petugas KPPS yang meninggal dunia sebanyak 527 jiwa, sementara yang sakit sebanyak 11.239 orang dari total 28 provinsi.

Data tersebut dirilis melalui siaran pers Kemenkes pada 16 Mei 2019 lalu. Data itu menyebutkan jumlah terbesar petugas KPPS yang meninggal dunia berasal dari Jawa Barat. Data resmi itu juga tidak menyebutkan racun gas sebagai penyebab kematian sebagaimana dikatakan oleh Rahmat Baequni.

Berikut pernyataan resmi Kementerian Kesehatan Republik Indonesia:

Jakarta, 16 Mei 2019

Hingga kemarin, 15 Mei 2019 pukul 14.00 WIB jumlah petugas Pemilu 2019 yang meninggal tercatat 527 jiwa, sementara yang sakit mencapai 11.239 orang. Jumlah itu tersebar di 28 provinsi di seluruh Indonesia.

Terkait jumlah petugas Pemilu yang meninggal, ada penambahan laporan dari 4 provinsi, yakni Sumatera Uatara dengan jumlah petugas meninggal 9 jiwa, dan Sulawesi Selatan 4 jiwa, Bangka Belitung 1 jiwa, dan Sulawesi Barat 1 jiwa. Sehingga total provinsi yang sudah terdata sebanyak 28 provinsi.

Berdasarkan laporan dinas kesehatan di setiap provinsi itu menunjukkan jumlah petugas Pemilu yang meninggal terbanyak ada di Provinsi Jawa Barat dengan jumlah 177 jiwa, diikuti Jawa Timur 82 jiwa, dan Jawa Tengah 44 jiwa.

Sisanya, di Sumatera Barat 1 jiwa, Bengkulu 7 jiwa, Kepulauan Riau 4 jiwa, Lampung 23 jiwa, Sumatera Selatan 25 jiwa, Jambi 6 jiwa, Riau 7 jiwa, Banten 29 jiwa, DKI Jakarta 18 jiwa, Jawa Barat 177 jiwa, Jawa Tengah 44 jiwa, Jawa Timur 82 jiwa, Yogyakarta 10 jiwa, Kalimantan Tengah 6 jiwa, Kalimantan Timur 6 jiwa, Kalimantan Selatan 8 jiwa, Kalimantan Barat 26 jiwa, Gorontalo tidak ada, Bali 2 jiwa, NTB 7 jiwa, Sulawesi Utara 2 jiwa, Sulawesi Tenggara 6 jiwa, Maluku Utara tidak ada, Maluku 2 jiwa.

Penyebab terbanyak kematian di Jawa Barat adalah gagal jantung dengan jumlah 24 jiwa, begitupun di Jawa Timur yang jumlahnya 11 jiwa. Berbeda dengan Jawa Tengah, penyebab kematian terbanyak di sana adalah infarct myocard sebanyak 3 jiwa. Penyakit lainnya berupa koma hepatikum, stroke, respiratory failure, hipertensi emergency, meningitis, sepsis, asma, diabetes melitus, gagal ginjal, TBC, kegagalan multi organ, dan satu lagi disebabkan oleh kecelakaan.

Sementara untuk petugas Pemilu sakit yang mencapai 11.239 itu disebabkan 9 jenis penyakit, yakni Hipertensi Emergency, Diabetes, Asma, Dispepsia, Gastritis, infeksi saluran kemih, typoid, syncope, dan stroke. Secara kumulatif, usia petugas yang sakit paling banyak berkisar antara 30-39 tahun.

Baik petugas yang meninggal maupun yang sakit, keduanya disebabkan oleh penyakit tidak menular. Artinya penyakit tersebut kasusnya tinggi di Indonesia.

Dalam 30 tahun terakhir ini, terjadi perubahan pola penyakit yang disebabkan berubahnya perilaku manusia. Pada tahun 1990-an, penyebab kematian dan kesakitan terbesar adalah penyakit menular.

Sejak tahun 2010 penyebab terbesar kesakitan dan kematian adalah penyakit tidak menular seperti stroke, jantung, dan kencing manis. Penyakit Tidak Menular memiliki proporsi utama (57% dari total kasus).

Hal ini merupakan fenomena yang terjadi pada negara berkembang seperti Indonesia yang diakibatkan oleh perubahan pola hidup masyarakat, pola hidup tidak sehat, kurangnya aktivitas fisik dan kebiasaan makan yang tidak baik merupakan penyebab hal tersebut. Fenomena tersebut harus menjadi perhatian semua pihak, terutama masyarakat agar berperilaku hidup sehat.

Menteri Kesehatan RI Nila Moeloek pada konferensi pers terkait Langkah Pemerintah Terkait Meninggalnya Petugas KPPS, pada Selasa (14/5) mengatakan data tersebut belum secara total. Kemenkes terus berkoordinasi dengan dinas kesehatan di daerah untuk melengkapi data yang belum lengkap.

”Kami mendorong kepada seluruh kepala dinas kesehatan untuk tetap mengumpulkan data tersebut, ini yang kami sebut dengan audit medik,” jelas Menkes.

Berita ini disiarkan oleh Biro Komunikasi dan Pelayanan Masyarakat, Kementerian Kesehatan RI. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi Halo Kemkes melalui nomor hotline 1500-567, SMS 081281562620, faksimili (021) 5223002, 52921669, dan alamat emailkontak[at]kemkes[dot]go[dot]id.(D2/hsn)

Promo Toyota Fara

Komentar