oleh

Petisi Dukung dan Tolak FPI Menghangat

Petisi Tolak FPI

Jakarta, 5News.co.id,– Petisi yang mendukung dan menolak Front Pembela Islam (FPI) menghangat. Petisi yang digagas pada laman Change.org itu terus mendulang respon netizen.

Petisi  bernama ‘Stop Izin FPI’ bertanggal 6 Mei 2019 oleh Ira Bisvir, merupakan petisi yang pertama kali diluncurkan. Petisi ini berisikan permintaan agar Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) tak memperpanjang izin ormas Islam itu.

Simak juga:
FPI: Operasi Intelijen Penyebab Habib Rizieq Ditahan, BIN: Menuduh itu Paling Enak

Sehari setelah itu, petisi tandingan dengan nama ‘Dukung FPI Terus Eksis”  diluncurkan pada tanggal 7 Mei 2019. Imam Kamaludin dari Jawa Barat tercantum sebagai inisiator petisi kedua tersebut. Kedua petisi itu dittujukan pada Kemendagri selaku instansi yang berwenang menetapkan izin untuk ormas.

“Mengingat akan berakhirnya ijin organisasi FPI di Indonesia,mari kita bersama-sama menolak perpanjangan ijin mereka.Karena organisasi tersebut adalah merupakan kelompok radikal, pendukung kekerasan dan pendukung HTI,” begitu bunyi pengantar petisi berjudul ‘Stop Izin FPI’.

Sampai dengan tanggal 9 Mei 2019, pukul 13.45 WIB, petisi ini telah mengumpulkan 270.850 tanda tangan netizen. Dilain pihak, petisi tandingannya “Dukung FPI Terus Eksis” baru mengumpulkan 81.042 tanda tangan pendukungnya.

Sebagaimana diketahui, Surat Keterangan Terdaftar (SKT) ormas FPI akan habis pada 20 Juni 2019 mendatang. Ketua Umum FPI Sobri Lubis menilai orang yang menolak perpanjangan izin organisasinya adalah mereka yang suka berbuat maksiat. 

“Enggak masalah, biasanya orang-orang yang doyan maksiat yang minta supaya FPI dibubarkan,” ujar Sobri di kediaman Prabowo Subianto, Jalan Kertanegara IV, Jakarta Selatan, Selasa (7/5/2019) malam.

Simak juga:
Sekretaris FPI Sebut Kamera CCTV Hilang Sebelum Bendera Hitam Terpasang

Sobri menyatakan pihaknya tak khawatir dengan aksi tolak izin FPI itu. Dia juga mengklaim bahwa masyarakat banyak yang menginginkan FPI bertambah kuat.

Menanggapi hal itu, Kementerian Dalam Negeri menyatakan akan mempertimbangkan masukan-masukan dari masyarakat terkait keberadaan ormas, termasuk perpanjangan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) FPI

Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri Soedarmo mengatakan akan melihat hasil dari suara-suara masyarakat, termasuk petisi-petisi itu. Pihaknya tak menutupi suara masyarakat itu, selama hasilnya disampaikan secara resmi.

Namun demikian, Soedarmo juga mengingatkan bahwa masukan dari masyarakat merupakan salah satu pertimbangan, bukan unsur tunggal.

“Kemendagri juga minta masukan-masukan dari beberapa kementerian/lembaga terkait selain suara masyarakat,,” pungkas Soedarmo.(hsn)

Komentar