oleh

Kesamaan Pelaku Terorisme Adalah Intoleran dan Tidak Menghargai Perbedaan

Jepara, 5NEWS.CO.ID, – Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Jepara menyelenggarakan seminar lintas Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat di ruang rapat Setda satu Kabupaten Jepara,  Jumat (28/06/2019).  

Seminar dengan tema ‘Menangkal Penyebaran Faham Radikaliame dan Terorisme di Wilayah Kabupaten Jepara,’ itu menghadirkan empat pembicara. Yaitu  Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Jepara Dr. KH. Mashudi, Dandim 0719 Jepara Jepara Letkol (Czi) Fachrudi Hidayat, Kapolres Jepara AKBP Arif Budiman dan Kepala Bakesbangpol Jepara Drs. Dwi Riyanto, MM.

Kapolres Jepara dalam pemaparannya mengatakan bahwa sebelum teroris ISIS menghancurkan Suriah, Suriah merupakan Negara maju dan modern.

“Bahkan banyak ulama yang belajar di Suriah termasuk dari Indonesia. Namun ketika perang yang dipaksakan terjadi maka kehancuran negara Suriah menjadi nyata, bahkan disebut negara gagal. Banyak pengungsi yang harus meninggalkan negaranya,” katanya.

Menurut penelitian mendalam Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) kepada para pelaku terorisme, lanjutnya, didapati satu kesamaan sikap dan sifat yaitu mereka intoleran, tidak menghargai perbedaan.

“Sikap intoleran adalah orientasi negatif atau penolakan seseorang terhadap hak-hak politik dan sosial dari kelompok yang ia tidak setujui, dan sikap ini melekat pada diri para pelaku terorisme,” katanya.

Sikap intoleran inilah yang melahirkan radikalisme dan akhirnya melakukan tindakan terorisme. “ Sikap yang melekat sehingga diaktulkan sesuai keahlian masing-masing pelaku,” imbuhnya.

Kapolres asal Semarang ini juga mengingkan soal hoaks dan narasi yang menyesatkan. Misalnya adanya narasi bahwa Islam terancam, memposisikan Islam seolah-olah dalam ancaman. 

“Dengan menggunakan narasi-narasi bohong namun mengatasnamakan Islam. Padahal selama ini tidak ada yang menghalang-halangi terkait ibadah kaum Muslimin maupun memojokan agama Islam. Justru Negara yang mengatur agar kaum muslimin nyaman, seperti; azan, waktu puasa dan lain-lain,” paparnya.

Hal lain yang perlu diwaspadai adalah Post truth, katanya, yaitu ketika emosi dan kecurigaan lebih dominan dipercayai daripada fakta dan logika.

“Ketika kita mendapatkan suatu informasi, maka yang kita dapat bukan hanya info tapi juga  emosi si pengirim. Kalau setiap hari dikasih informasi yang mengaduk emosi, maka kita akan menggunakan kebenaran emosi si pengirim yang kita yakini benarnya dan akan menghilangkan kebenaran logika dan fakta, dengan tidak mengecek kebenaran informasinya,” paparnya.

Kondisi seperti inilah, paparnya, yang berkembang di tengah masyarakat kita.

“Untuk itu, daya tangkal masyarakat perlu diperkuat, sebab jika hanya mengandalkan pertahanan dan keamanan aparat hanya sedikit perannyan, hanya 23,11 persen saja. Misalnya kearifan lokal dan budaya memiliki peran besar menangkal radikalisme, sebesar 99,43 persen,” tegasnya.

Menurut BNPT, berikut urutan penangkal terosime di masyarakat; kesejahteraan (98.82 %), kebebasan (75,66 %), kepercayaan umum (74,25 %), dan keadilan sebesar(50,25%).

Dalam kesempatan itu, Kepala bakesbangpol Drs. Dwi Riyanto, MM juga menambahkan, bahwa sejak awal merebut kemerdekaan, bangsa kita terus bergandeng tangan hingga mencapai kemerdekaan, jika tidak bergandengan tangan, maka Negara Indonesia tidak akan ada.

“Karena bangsa kita beragam suku, agama dan kepercayaan.  Semua tunduk pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Mengakui kebhinekaan sebagai kekayaan bangsa,” katanya.

Menurutnya, peran Pemerintah Daerah hanya memfasilitasi para tokoh dan Ormas yang ada untuk bisa bersinergi dan merajut Kebhinekaan yang ada.

“Saya ingin mengutip apa yang disampaikan Bapak Toleransi kita, Gus Dur. Beliau mengatakan, ‘Tidak penting apa pun agamamu atau sukumu, kalau kamu bisa melakukan sesuatu yang baik untuk semua orang , orang tidak pernah tanya apa agamamu,” pungkasnya. (al)

Promo Toyota Fara

Komentar