oleh

Banyak Penyimpangan Seks Penghuni Lapas, Begini Aturan Kemenkum HAM

Bandung, 5NEWS.CO.ID, – Kepala Kanwil Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkum HAM) Jabar Liberti Sitinjak menemukan adanya gejala seks menyimpang di lapas-lapas yang kelebihan kapasitas.

“Lapas dan rutan sudah over kapasitas. Ibarat kata, kondisi itu membuat kaki ketemu kaki, kepala ketemu kepala badan ketemu badan. Dampaknya munculnya homoseksualitas (gay) dan lesbian,” ujar Liberti Bandung, Senin (8/7/2019).

Saat ini Lapas yang ada dihuni 23,681 orang warga binaan, padahal kapasitasnya hanya 15,658 orang.

Menurutnya Liberti, gejala tersebut muncul karena kebutuhan biologis warga binaan yang tak tersalurkan terutama penghuni Lapas yang sudah berkeluarga.

“Setidaknya gejala itu dari dulu ada,” katanya. “Karena bagaimana seseorang yang sudah berkeluarga, masuk ke dalam lapas, otomatis kan kebutuhan biologisnya tidak tersalurkan,”

Pihaknya tengah mencari cara untuk mengatasi kelebihan kapasitas di lapas. Terutama bagi warga binaan kasus narkoba yang jumlahnya paling besar atau mencapai 60 persen.

sebenarnya Kemenkum HAM sudah resmi menerapkan Peraturan Menkum HAM Nomor 3 tahun 2018, yaitu Cuti Mengunjungi Keluarga (CMK).

CMK adalah kesempatan dan peluang bagi narapidana untuk bertemu dengan keluarga di luar Lapas dan menyalurkan hasrat biologis.

Berikut syarat untuk mendapatkan CMK sebagaimana tertuang dalam Pasal 67 Permenkum HAM Nomor 3 Tahun 2018. Berikut isinya:

Pasal 67
Cuti Mengunjungi Keluarga dapat diberikan kepada narapidana yang memenuhi syarat:

  1. berkelakuan baik dan tidak pernah melakukan pelanggaran tata tertib dalam tahun berjalan;
    b. masa pidana paling singkat 12 bulan bagi narapidana;
    c. tidak terlibat perkara lain yang dijelaskan dalam surat keterangan dari pihak Kejaksaan Negeri setempat;
    d. telah menjalani 1/2 dari masa pidananya bagi narapidana;
    e. ada permintaan dari salah satu pihak keluarga yang harus diketahui oleh ketua rukun tetangga dan lurah
    atau kepala desa setempat;
    f. ada jaminan keamanan dari pihak keluarga termasuk jaminan tidak akan melarikan diri yang diketahui oleh ketua rukun tetangga dan lurah atau kepala desa
    setempat atau nama lainnya; dan 
    g. telah layak untuk diberikan izin Cuti Mengunjungi Keluarga berdasarkan pertimbangan yang diberikan oleh tim pengamat pemasyarakatan atas dasar laporan penelitian kemasyarakatan dari Bapas setempat, tentang pihak keluarga yang akan menerima narapidana, keadaan lingkungan masyarakat sekitarnya, dan pihak lain yang ada hubungannya dengan narapidana yang bersangkutan.

Namun CMK itu tidak berlaku bagi terpidana yang tersangkut kasus tertentu. Hal itu termaktub dalam Pasal 68 Permenkum HAM Nomor 3 Tahun 2018. Berikut isinya:

Pasal 68
Ayat 1

Cuti Mengunjungi Keluarga tidak dapat diberikan kepada:

a. Narapidana yang melakukan tindak pidana terorisme, narkotika dan prekursor narkotika, psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara dan kejahatan hak asasi manusia yang berat, serta kejahatan transnasional terorganisasi lainnya;
b. Terpidana mati;
c. Narapidana yang dipidana hukuman seumur hidup;
d. Narapidana yang terancam jiwanya; atau
e. Narapidana yang diperkirakan akan mengulangi tindak pidana.

Ayat 2

Narapidana yang melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika serta psikotropika yang tidak diberikan Cuti Mengunjungi Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat 1 merupakan narapidana yang masa pidananya 5 tahun atau lebih.

Promo Toyota Fara

Komentar